Judul skripsi hukum terbaru tahun ini sangat penting menjadi pertimbangan dalam menentukan judul skripsi . Namun jangan jadikan patokan baku bahwa yang harus dipilih adalah judul terbaru tahun ini . Lebih baik teman teman memilih judul yang teman teman kuasai, mudah dikerjakan dan lengkap referensinya, baru atau lama tidak menjadi utamanya.
Kelemahan judul terbaru adalah masih sedikit referensi yang membahas materi baru. Akan butuh waktu lebih lama mengerjakan skripsi bila referensinya kurang cukup. Sebaliknya jika teman teman memilih judul mudah dikerjakan, maka akan membutuhkan waktu lebih singkat dalam mengerjakan skripsi. Itulah pertimbangan yang sebaiknya teman teman fikirkan.
Contoh 125 Skripsi Hukum Umum Terbaru Tahun ini
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DENGAN SISTEM OFFICE CHANELING PADA BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG.
PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG.
PENGARUH PELAKSANAAN OUTSOURCING (ALIH DAYA) TERHADAP KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DI KOTA PADANG.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRA/2010.PN.PDG DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA BARTI.
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI BIDANG LINGKUNGAN ( Studi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium ).
PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI PADANG (KPRI-UNP) MELALUI MODAL PINJAMAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang).
LEGALITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Unand.
PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR RODA DUA.
PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA JAKARTA.
KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN.
PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011.
PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG.
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM URUSAN AGAMA DI DAERAH.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 82 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM.
KEDUDUKAN FRAKSI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD (Studi pada DPRD Provinsi Sumatera Barat).
PENYESUAIAN STATUS HUKUM YAYASAN DAN PELAKSANAANNYA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH DI KABUPATEN TANAH DATAR.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.
PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DANAU MANINJAU.
KEDUDUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK–HAK ANAK SEBAGAI TERDAKWA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG.
HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004.
PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI KABUPATEN 50 KOTA MENURUT KAJIAN UNDANG -UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI.
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH PADA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL ( STUDY KASUS DAPENDA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT INDO SARI PRIMA ).
PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang).
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN.
FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAMMENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.
PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang ).
PEMENUHAN HAMBAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN KECILMENENGAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTAMENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAMPERJANJIAN BAKU PADALEASING KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat).
PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI KREDIT MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (STUDI ATAS SENGKETA KONSUMEN NOMOR 86/P3K/2012).
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012.
PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG.
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM BERACARA SECARA CUMA - CUMA (PRODEO) OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG.
PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN).
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPORPENYALAHGUNAAN NARKOTIKAPADA TAHAP PENYIDIKAN DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA PADANG.
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA ( NORTH RING ROAD) KOTA SOLOK.
PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG.
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ( Studi : Aceng Fikri sebagai Bupati Garut ).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS DALAM KETENTUAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan (Suatu Kajian yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
PERBANDINGAN PENGATURAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Kelas I A Padang).
KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI RUPBASAN KELAS II RENGAT.
PENGATURAN INVESTASI ASING PADA BIDANG PARIWISATA BERDASARKAN TRIMs (TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES) DAN IMPLEMENTASINYA DI WILAYAH SUMATERA BARAT.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN TABUNGAN E’BATARAPOS.
PROSES PELAKSANAAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK.
KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT ADIRA DINAMIKA (STUDI DI PADANG CONSUMER CRISIS).
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG).
RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA DALAM KORELASINYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN PELAKSANAAN TEORI KEDAULATAN HUKUM. Universitas Andalash.
PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN.
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN AGAM.
SIFAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT.
pemanggilan notaris dalam proses penegakan hukum oleh hakim terkait akta yan g dibuatnya pasca perubahan undang undang jabatan notaris.
PELAKSANAAN PINJAMAN TANPA AGUNAN UNTUK IBU-IBU PRASEJAHTERA PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG PADANG (Studi pada Mobile Marketing Syariah Koto Tangah, Padang).
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.
PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI COPYRIGHTS NOVEL TERJEMAHAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.
PT Badan Usaha Nagari Sebagai Wadah Menghadapi Globalisasi Di MInangkabau. In: Seminar Jurusan Perdata Fakultas Hukum Unand, 2007, Padang.
PERAN BADAN PENGAWAS DALAM MEMAJUKAN KOPERASI Studi pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof.DR.MA Hanafiah Batusangkar.
KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2OO4 DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEMBAGA PERKWINAN (STUDI KASUS LBH-APIK KOTA PADANG).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN VOUCHER ISI ULANG ELEKTRIK PADA TOKO-TOKO SELULER DI KOTA BUKITTINGGI.
TINJAUAN STATUS HUKTIM TERHADAP PERUBAHAN PT. ASURANSI JIWA MUBARAKAH MENJADI PT. ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH (Studi Tentang Faktor - faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pemegang Polis ).
IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA No. 5/1960). DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN DI SUMATERA BARAT. LP Unand.
Status Badan Hukum PT. Semen Padang Setelah Menjadi Anak Perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.
PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESTA TAHUN I945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BATUSANGKAR.
PENATAAN HAK ATAS TANAH BEKAS WILAYAH PERTAMBANGAN.
TANGGUNG JAWAB MURTAHIN (PENERIMA GADAI SYARIAH) TERHADAP MARHUN (BARANG JAMINAN) DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH UJUNG GURUN PADANG.
Penyamaan Persepsi Atas Makna Adat Basandi Syarak Dalam Hukum Adat Minangkabau. In: Lokakaya Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
PENGARUH VIDEO PORNO DI HANDPHONE TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Lubuk Basung).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ASURANSI JIWA DI PT. BUMI PUTERA CABANG PARIAMAN.
Penyelesaian Sengketa Antara PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Tanjungpinang Dengan Konsumen Tenaga Listrik Di Tanjungpinang.
Cavalho, Fransisco Fernandes (2014) PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TEREADAP PIHAK KETIGA OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG DALAM PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ALL RISK.
PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG.
PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MELALUI MEKANISME INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENURUT STATUTA ROMA 1998.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.
PERJANJIAN CHARTER KAPAL PENGANGKUTAN SEMEN ANTARA PT.SEMEN PADANG DENGAN PT.INDO BARUNA BULK TRANSPORT.
HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA DALAM RANGKA MENUJU KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) PADA TAHUN 2015.
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG.
ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang).
Penerapan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat).
Perlindungan Hukum Wanita Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Pada Keluarga Batih Etnik Minangkabau di Kota Padang.
KEWENANGAN GUBERNUR SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK.
PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya).
Kekuatan Bukti Tertulis yang Dibantah dalam Perkara Perdata No. 40/PDT.G/ 2001 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT II KOTA DUMAI RIAU.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN DANA PENSIUN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.
PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN TERHADAP STATUS PRIBADI DAN STATUS HUKUM ATAS SETIAP PERISTIWA KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.
PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA PADANG.
PELAKSANAAN BANK GARANSI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA ( EKOSOB ) OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG.
PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL PERUSAHAANALIH DAYA (OUTSOURCING) DI KOTA PADANG.
PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PADANG.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) KOTA PADANG.
PERANAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI (Studi Kasus di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti).
Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Jurnal Ilmiah Ekotrans, 14 (2). pp. 9-17. ISSN 1411-4615
PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) OLEH ASURANSI BUMIPUTERA 1912 RAYON PADANG PANJANG.
PEMAHAMAN IBU RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK DAN PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA DI SUMATERA BARAT.
PELAKSANAAN RE PGISTRASI TERHADAP PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN (Studi pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang).
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS/PPAT DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK KEPADA DEBITUR.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/Pdt.Sus/2010 BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM.
EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP SUKU CANIAGO DI KECAMATAN PADANG UTARA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG.
KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
allWEB
